Pemandangan kabel utilitas yang menjuntai tak beraturan di tiang-tiang listrik bukan hal baru di kota-kota Indonesia, tetapi kondisi di Balikpapan kini telah mencapai titik yang mendorong intervensi legislatif. DPRD Kota Balikpapan secara resmi mendesak pemerintah kota untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap jaringan kabel—mulai dari ruas jalan utama hingga ke area permukiman warga. Desakan ini bukan sekadar soal estetika kota, melainkan menyentuh isu keselamatan publik, kesiapan infrastruktur digital, dan visi Indonesia sebagai hub teknologi di kawasan Asia Tenggara.
Akar Masalah: Pertumbuhan Tanpa Tata Kelola
Semrawutnya kabel di Balikpapan merupakan akumulasi dari ekspansi agresif penyedia layanan telekomunikasi, internet, dan televisi kabel selama lebih dari satu dekade terakhir. Setiap operator memasang kabel secara mandiri tanpa koordinasi terpadu, menghasilkan tumpukan kabel yang saling tindih di satu tiang yang sama. Banyak di antaranya adalah kabel mati—kabel yang sudah tidak aktif namun tidak pernah dibongkar.
Baca juga: Chiplet Era: Rekonfigurasi Arsitektur Semikonduktor dan Krisis Daya Pusat Data AI
Kondisi ini diperparah oleh absennya regulasi daerah yang tegas mengenai standar pemasangan dan pemeliharaan jaringan kabel udara. Akibatnya, tiang-tiang listrik menanggung beban berlebih, kabel menjuntai rendah hingga mengancam keselamatan pengendara dan pejalan kaki, serta menimbulkan risiko kebakaran akibat hubungan arus pendek.
Desakan DPRD: Dari Estetika ke Keselamatan
Anggota DPRD Balikpapan menekankan bahwa penataan kabel bukan hanya perkara memperindah wajah kota, tetapi menyangkut keselamatan jiwa warga. Beberapa insiden kabel putus yang menimpa kendaraan dan pejalan kaki telah dilaporkan di berbagai titik kota. DPRD mendesak agar penataan tidak berhenti di jalan-jalan protokol saja, melainkan menjangkau seluruh area permukiman.
Penataan kabel semestinya menjadi bagian integral dari pembangunan kota cerdas, bukan sekadar proyek kosmetik menjelang kunjungan pejabat.
Desakan ini sejalan dengan aspirasi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan memiliki standar infrastruktur modern dan terkoneksi secara digital.
Konteks Nasional: Infrastruktur Digital di Persimpangan
Persoalan Balikpapan mencerminkan tantangan sistemik yang dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah pusat gencar mendorong percepatan digitalisasi—termasuk kerja sama internasional untuk pengembangan pusat data dan infrastruktur komputasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru-baru ini membahas potensi kolaborasi Indonesia-Finlandia dalam pengembangan pusat data dan infrastruktur komputasi canggih, menandakan ambisi besar Indonesia di sektor ini.
Di sisi lain, fondasi fisik berupa jaringan kabel yang tertata rapi justru masih menjadi pekerjaan rumah mendasar. Inovasi seperti CHINT Power Pod—solusi infrastruktur listrik modular untuk mempercepat pembangunan data center AI—menunjukkan bahwa industri global sudah bergerak ke arah efisiensi dan modularitas. Indonesia perlu memastikan bahwa infrastruktur dasarnya tidak tertinggal dari ambisi digitalnya.
Solusi yang Sudah Terbukti
Beberapa pendekatan yang telah diterapkan di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun global, dapat menjadi rujukan bagi Balikpapan:
- Ducting bersama (shared ducting): Membangun saluran kabel bawah tanah yang digunakan bersama oleh seluruh operator, menghilangkan kabel udara sepenuhnya.
- Regulasi satu tiang satu pengelola: Menunjuk satu entitas pengelola tiang utilitas yang mengatur pemasangan kabel semua operator.
- Audit dan pembongkaran kabel mati: Mewajibkan operator untuk secara berkala mengaudit dan membongkar kabel yang sudah tidak digunakan.
- Integrasi dengan perencanaan kota cerdas: Menjadikan penataan kabel sebagai komponen wajib dalam setiap proyek pembangunan dan revitalisasi kawasan.
Di Jakarta, program penataan kabel utilitas bawah tanah telah berjalan di beberapa koridor utama, meskipun progresnya masih lambat karena tingginya biaya investasi dan kompleksitas koordinasi antaroperator.
Dampak bagi Ekosistem Industri Teknologi
Permasalahan kabel semrawut memiliki dampak langsung terhadap ekosistem industri teknologi. Jaringan kabel yang tidak tertata meningkatkan risiko gangguan layanan internet dan telekomunikasi, menurunkan kualitas konektivitas, dan menghambat ekspansi layanan broadband ke wilayah permukiman. Bagi operator, biaya pemeliharaan jaringan yang semrawut jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan yang terstruktur.
Dalam konteks yang lebih luas, kualitas infrastruktur fisik telekomunikasi menjadi faktor penentu daya saing kota dalam menarik investasi teknologi. Kolaborasi seperti yang dilakukan APDJI dan ITS dalam inovasi infrastruktur jalan berkelanjutan menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah adalah kunci untuk memecahkan persoalan infrastruktur yang kompleks.
Jalan ke Depan
Desakan DPRD Balikpapan harus diterjemahkan ke dalam peraturan daerah yang mengikat, lengkap dengan mekanisme sanksi bagi operator yang tidak patuh. Pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan ducting bersama, dimulai dari kawasan-kawasan prioritas. Yang tak kalah penting, transparansi data mengenai jumlah operator, panjang kabel terpasang, dan kabel mati harus menjadi basis pengambilan keputusan.
Barikpapan memiliki momentum unik sebagai kota penyangga IKN. Jika penataan infrastruktur kabel berhasil dilakukan secara komprehensif, kota ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia—membuktikan bahwa fondasi fisik yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi transformasi digital yang berkelanjutan.
Sumber: KutaiRaya.com, INFOBRAND.ID, Top Konstruksi, Diskominfotik Kabupaten Bengkalis.