adafaktanews - Sedikitnya 62.400 balita berusia 0-5 tahun di tujuh provinsi terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sebuah angka yang oleh pakar kesehatan telah dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan. Sejumlah anak bahkan meninggal dunia di tengah kepungan asap yang tak kunjung surut, memicu kecaman keras dari berbagai pihak terhadap kelambanan pemerintah dalam melindungi kelompok paling rentan.
Krisis kesehatan ini bukan fenomena baru. Setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah provinsi di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, menghasilkan kabut asap pekat yang menurunkan kualitas udara hingga ke level berbahaya. Balita, dengan sistem pernapasan yang belum berkembang sempurna, menjadi korban paling rentan. ISPA yang menyerang puluhan ribu anak ini bukan sekadar batuk dan pilek biasa, melainkan infeksi serius yang dapat berujung pada pneumonia dan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
Para pakar kesehatan menyoroti bahwa angka 62.400 balita penderita ISPA seharusnya sudah memicu respons darurat dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun kenyataannya, respons medis darurat di wilayah terdampak masih sangat minim. Fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang diselimuti asap kerap kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan pendukung seperti masker khusus anak dan oksigen. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi kesehatan juga dinilai lemah, sehingga penanganan berjalan lambat dan tidak terstruktur.
"Pemerintah jangan buta, banyak yang kena ISPA," demikian seruan yang menggema dari masyarakat terdampak maupun para pegiat kesehatan dan lingkungan. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah seolah menutup mata terhadap krisis kesehatan publik yang berulang ini. Kritik juga ditujukan pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, yang menjadi akar penyebab bencana asap. Tanpa penindakan tegas, siklus pembakaran lahan terus berulang setiap musim kemarau tanpa efek jera.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan. Aktivitas pendidikan terganggu karena sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, perekonomian masyarakat melemah akibat terhambatnya transportasi dan aktivitas pertanian, serta kerugian ekologis jangka panjang yang sulit dipulihkan. Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anak akibat ISPA, luka yang ditinggalkan bersifat permanen dan tidak tergantikan oleh kebijakan apa pun yang datang terlambat.
Hingga saat ini, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan di sejumlah titik api, sementara kabut asap belum sepenuhnya surut. Pertanyaan mendasar tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian anak-anak akibat kegagalan pengendalian karhutla dan minimnya respons medis darurat masih menggantung tanpa jawaban yang memuaskan. Para pakar mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status darurat kesehatan, mengalokasikan sumber daya medis secara masif ke wilayah terdampak, dan menjalankan penegakan hukum serius terhadap pelaku pembakaran lahan agar tragedi ini tidak terus berulang setiap tahun.
Sumber: BBC Indonesia
Baca juga: Pasar Gadget Indonesia Memanas: iPhone 18 Pro Laris, Ritel Ekspansi, dan Cicilan Fleksibel